Posts
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kabupaten Siak meraih predikat opini wajar
tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKDP)
tahun anggaran 2013. Opini WTP yang diraih negeri istana ini sudah tiga
berturut-turut (2011, 2012 dan 2013) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Riau.
Predikat opini WTP ini diberikan, setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Siak tahun anggaran 2013. ‘’Dari hasil laporan tersebut, BPK memberikan opini WTP dan ini untuk yang ketiga kalinya,’’ kata Kepala Perwakilan BPK RI Riau Drs Widiyatmantoro, di sela-sela penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKDP) provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2013, Rabu (28/5) di aula gedung BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, Sekdakab Drs H Tengku Said Hamzah, Ketua DPRD Siak Zulfi Murshal SH, Wakil Ketua DPRD H Syahrul SIP MSi, dan pejabat di lingkungan Pemkab Siak serta tim pemeriksa.
Dijelaskan Widiyatmantoro, dalam melakukan pemeriksaan, pihaknya melakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan Pemkab Siak tahun 2013 menurutnya telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Begitu juga dengan posisi keuangan per 31 Desember 2013 menunjukkan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Diakui dia, meski dalam beberapa hal terdapat mengenai sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialistis dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tak mempengaruhi pemberian opini WTP yang diberikan BPK.
‘’Kami berharap pemkab mampu pertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, dan jadi percontohan bagi daerah lainnya di Riau dan nasional,’’ ujar dia.
Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengucapkan rasa syukur atas raihan opini WTP. Menurut dia, opini ini tentunya jadi pemicu bagi pemkab bersama SKPD untuk terus melakukan peningkatan dalam tata kelola keuangan.
‘’Ini sudah jadi komitmen kita bersama, sesuai action plan yang kita lakukan,’’ kata orang nomor satu di Siak ini.
Di balik penghargaan ini, sebut Datuk Setia Amanah Siak ini, kiranya di tahun-tahun mendatang harus semakin baik, dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu aturan dan juga penyelesaian laporan keuangan yang akuntable. Di mana LKPD ini tentunya semakin membaik dari tahun ke tahun, yang telah jadi komitmen untuk senantiasa mengikuti seluruh upaya pembinaan dan arahan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, baik yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan maupun aset.
Menurut Syamsuar, beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan untuk ditindaklanjuti dari BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dan action plan yang telah ditandatangani Pemkab Siak dan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sehingga prestasi ini ke depan dapat dipertahankan.
Beberapa waktu lalu, atas prestasi yang sama, Siak diberikan DID oleh pusat sebesar Rp22 miliar yang diarahkan untuk pembangunan bidang pendidikan. Perolehan dana ini sebut dia, selain dikarenakan predikat WTP, merupakan bentuk reward atas pengesahan APBD dan laporan yang disampaikan pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tepat waktu.
Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal SH berharap, ke depan prestasi pengelolaan keuangan dan aset ini dapat dipertahankan serta menjadi motivasi seluruh pihak terkait. ‘’Mudah-mudahan dengan prestasi yang ketiga kali diraih Pemkab Siak ini ke depan semakin memacu kinerja kita. Terutama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar semakin lebih baik,’’ harap dia.
Ia menambahkan, sinergisitas, komunikasi dan koordinasi serta jalinan kerja sama yang selama ini terjalin antara BPK dan Pemkab-DPRD Siak dapat lebih ditingkatkan sehingga prestasi yang dicapai tetap terjaga dan memberikan hasil yang membanggakan.(aal)
Predikat opini WTP ini diberikan, setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Siak tahun anggaran 2013. ‘’Dari hasil laporan tersebut, BPK memberikan opini WTP dan ini untuk yang ketiga kalinya,’’ kata Kepala Perwakilan BPK RI Riau Drs Widiyatmantoro, di sela-sela penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKDP) provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2013, Rabu (28/5) di aula gedung BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, Sekdakab Drs H Tengku Said Hamzah, Ketua DPRD Siak Zulfi Murshal SH, Wakil Ketua DPRD H Syahrul SIP MSi, dan pejabat di lingkungan Pemkab Siak serta tim pemeriksa.
Dijelaskan Widiyatmantoro, dalam melakukan pemeriksaan, pihaknya melakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan Pemkab Siak tahun 2013 menurutnya telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Begitu juga dengan posisi keuangan per 31 Desember 2013 menunjukkan realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Diakui dia, meski dalam beberapa hal terdapat mengenai sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialistis dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tak mempengaruhi pemberian opini WTP yang diberikan BPK.
‘’Kami berharap pemkab mampu pertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, dan jadi percontohan bagi daerah lainnya di Riau dan nasional,’’ ujar dia.
Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengucapkan rasa syukur atas raihan opini WTP. Menurut dia, opini ini tentunya jadi pemicu bagi pemkab bersama SKPD untuk terus melakukan peningkatan dalam tata kelola keuangan.
‘’Ini sudah jadi komitmen kita bersama, sesuai action plan yang kita lakukan,’’ kata orang nomor satu di Siak ini.
Di balik penghargaan ini, sebut Datuk Setia Amanah Siak ini, kiranya di tahun-tahun mendatang harus semakin baik, dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu aturan dan juga penyelesaian laporan keuangan yang akuntable. Di mana LKPD ini tentunya semakin membaik dari tahun ke tahun, yang telah jadi komitmen untuk senantiasa mengikuti seluruh upaya pembinaan dan arahan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, baik yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan maupun aset.
Menurut Syamsuar, beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan untuk ditindaklanjuti dari BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dan action plan yang telah ditandatangani Pemkab Siak dan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sehingga prestasi ini ke depan dapat dipertahankan.
Beberapa waktu lalu, atas prestasi yang sama, Siak diberikan DID oleh pusat sebesar Rp22 miliar yang diarahkan untuk pembangunan bidang pendidikan. Perolehan dana ini sebut dia, selain dikarenakan predikat WTP, merupakan bentuk reward atas pengesahan APBD dan laporan yang disampaikan pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tepat waktu.
Ketua DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal SH berharap, ke depan prestasi pengelolaan keuangan dan aset ini dapat dipertahankan serta menjadi motivasi seluruh pihak terkait. ‘’Mudah-mudahan dengan prestasi yang ketiga kali diraih Pemkab Siak ini ke depan semakin memacu kinerja kita. Terutama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar semakin lebih baik,’’ harap dia.
Ia menambahkan, sinergisitas, komunikasi dan koordinasi serta jalinan kerja sama yang selama ini terjalin antara BPK dan Pemkab-DPRD Siak dapat lebih ditingkatkan sehingga prestasi yang dicapai tetap terjaga dan memberikan hasil yang membanggakan.(aal)
